Patut Dikaji Hukuman Kerja Sosial Bagi Napi Manula

25-04-2014 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Taslim Chaniago mengatakan perlu memberikan ruang bagi penerapan hukuman kerja sosial bagi terpidana yang telah lanjut usia. Dalam kondisi tertentu menurutnya hukuman kerja sosial bisa saja lebih efektif memberikan dampak jera dari pada dipenjara.

"Bagi terpidana koruptor yang lanjut usia, setelah seluruh harta hasil korupsi disita bisa saja hukuman yang diberikan kerja sosial melayani panti jompo, panti asuhan. Disuruh menyapu, ngepel disana pasti sudah jadi beban bagi dia," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/4/14).

Selama ini menurutnya KUHP belum mengatur kerja sosial sebagai pilihan hukuman yang dapat diputuskan oleh majelis hakim di persidangan. Dalam revisi RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas Komisi III kemungkinan itu sedang dibicarakan.

"Kriterianya harus jelas, batasan usia manula itu berapa, jenis hukuman sosialnya bagaimana. Saya mendukung ini dibahas dalam revisi KUHP atas dasar hukuman yang berperikemanusiaan, toh dia sudah sepuh dan diperkirakan tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama," imbuhnya.

Penerapan hukuman kerja sosial bagi manula menjadi perhatian ketika KPK menetapkan status tersangka kepada mantan Ketua BPK Hadi Purnomo. Ia dijerat dugaan kasus penyimpangan pajak saat menjabat sebagai Dirjen Pajak. Status tersangkanya juga diumumkan pada saat ulang tahunnya yang ke-67.

Italia merupakan salah satu negara yang menyepakati hukuman kerja sosial bagi para manula. Batasan usia yang ditetapkan adalah 70 tahun. Mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi (77 tahun) termasuk yang divonis kerja sosial atas kasus penggelapan pajak. (iky)/foto:andri/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...